kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo mengatakan keadaan kota palopo ketika ini telah berangsur pulih.
kapolri pun membayar berbagai elemen masyarakat agar mengikuti proses demokrasi selama pemilihan wali kota palopo melalui menarik serta membeli jalur hukum apabila ada ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
kejadian di palopo, sudah tentu daripada proses demokrasi, warga menghormati keputusan kpu, proses berjalan demokratis sampai tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran serta perusakan, tutur kapolri ketika memberikan keterangan dalam kantor presiden, senin.
kapolri mengatakan ketika ini pihak kepolisian baru menggarap penyelidikan, akan tetapi Satu orang masih menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta untuk menghormati proses dan dilakukan kpu, apabila memang dianggap ada yang melanggar dapat diproses dalam mahkamah konstitusi, ujarnya.
Baca Juga: Lokasi Wisata Pulau Tidung - Peluang Usaha Online - Cread Adha
sementara tersebut menteri pada negeri gamawan fauzi menungkapkan telah berkomunikasi dengan gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo untuk mengambil pengamanan untuk situasi kembali normal.
saya sejak lalu telah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan supaya mengikuti langkah-langkah pengamanan langsung dibandingkan kerusuhan itu. hingga siang ini kita masih memonitor selalu. saya telah kirim dirjen kesbangpol supaya membicarakan langkah lanjutan dengan pemerintah daerah, katanya sebelum memenuhi rapat sempit dengan presiden pada kantor presiden, senin.
ia mengatakan daripada pihak studi politik seharusnya ada tanggung jawab dibandingkan partai politik atas kader-kadernya, itulah juga tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar juga tak mengakibatkan masalah semisal ini. manakala berbagai daerah hendak terjadi konflik dengan pemilihan segera dengan begini nanti pilihan kita bila tak dewasa-dewasa dan selama berdemokrasi mampu tinggal ke perwakilan nah tanpa diketahui undang-undangnya tengah kita bahas melalui dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,ada pemikiran untuk pelayanan warga ada selama kabupaten, perizinan ada di provinsi, kemudian pemilihan langsung pada provinsi, tetapi selama perwakilan kota/kabupaten lewat perwakilan di dprd, ini konsep baru sedang dibahas.