menteri selama negeri (mendagri) gamawan fauzi mengatakan pembentukan kabupaten musi rawas utara (muratara) daripada musi rawas masih terkendala masalah penetapan batas wilayah, ujarnya menanggapi bentrok demonstrasi menuntut pemekaran muratara.
poin-poin lain telah kami evaluasi, terserah soal batas wilayah dan belum selesai, kata mendagri dalam kantornya, rabu.
persoalan perbatasan, yang belum ditetapkan dengan pemerintah daerah setempat, merupakan salah Salah satu syarat supaya memesan suatu daerah dimekarkan dari daerah induknya.
oleh karena itu, mendagri mengimbau pada pejabat pemerintah mengenai untuk menyelesaikan lebih-lebih dahulu soal perbatasan wilayah.
Informasi Lainnya:
kita bisa saja bagi batas masih, namun persoalan batas berlalu belum beres, nanti malah mengakibatkan konflik lagi soal batas. dengan begini dari itu selesaikanlah dengan gubernur lebih-lebih dahulu sepenuhnya, tambahnya.
dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007, pada pasal 16 huruf d, dikenalkan bupati-walikota menyatakan usulan pembentukan provinsi terhadap gubernur, untuk membeli persetujuan, dengan melampirkan dokumen pendapat masyarakat calon kabupaten, hasil kajian daerah, peta wilayah calon kabupaten, keputusan dprd kabupaten-kota dan keputusan bupati-walikota.
kemudian, pada keuntungan menyetujui usulan pembentukan kabupaten, gubernur memberi usul pembentukan kabupaten kepada presiden dengan menteri dalam negeri.
terkait usulan pembentukan kabupaten muratara, selasa (30/4), ratusan masyarakat melakukan penampilan demonstrasi menuntut segera disahkannya kabupaten muratara.
aksi demonstrasi tersebut berujung bentrok diantara masyarakat pendemo dan aparat dari polres musi rawas yang dibantu petugas brimob kompi petanang lubuklinggau, sampai menewaskan empat masyarakat.
massa dan membakar kantor polsek rupit dan polsek karang jaya dan terletak di pinggir jalur lintas sumatera (jalinsum).
mendagri menegaskan upaya pemaksaan pembentukan daerah pemekaran melalui demonstrasi tidak bisa ditolerir guna mendesak pengesahan suatu daerah baru.
kerusuhan tak membeli sebuah daerah disahkan. tidak boleh ada pemaksaan, semua harus berpedoman di agama hukum, ujarnya.