mahkamah konstitusi (mk) mengatakan sarjana non pendidikan dapat merupakan guru sesudah menolak pengujian pasal 9 uu nomor 14 tahun 2005.
bersikap menolak permohonanpermintaan para pemohon untuk seluruhnya, tutur ketua majelis hakim mahfud md, ketika menyampaikan amar putusan dalam jakarta, kamis.
pada pertimbangannya, mahkamah mengatakan pasal 28d ayat (1) uud 1945 yang serta dijadikan dasar pengujian selama permintaan pengujian uu guru juga dosen menentukan semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum dan adil serta perlakuan dan sama dalam depan hukum.
kata semua pihak menunjukkan kiranya perlakuan dan sama pada hadapan hukum, tak cuma dikhususkan pada mereka yang tamatan lptk (lembaga studi tenaga kependidikan), tutur hakim konstitusi muhammad alim, ketika menyampaikan pertimbangan hukum.
alim menungkapkan bahwa semua pihak boleh diangkat adalah guru, atau pekerjaan apa saja demi kehidupan dan layak terhadap kemanusiaan asal mengikuti syarat-syarat yang ditentukan.
hal itu berarti kiranya selain persamaan hak atas konsentari dan penghidupan dan bisa bagi kemanusiaan, serta perlakuan yang sama dalam hadapan hukum, katanya.
kata mahkamah, seseorang yang bukan lulusan lptk tak dengan serta merta mampu adalah guru bila tak memenuhi syarat-syarat sebagaimana itu selama atas.
dengan itulah, posisi diantara lulusan lptk juga non-lptk sudah ekuivalen tenntang melalui syarat-syarat tersebut, oleh karenanya tidak terdapat perlakuan yang berbeda dan bertentangan melalui konstitusi, papar alim.
pengujian uu guru juga dosen ini dimohonkan dengan tujuh pihak mahasiswa dari universitas berlatar belakang kependidikan, yakni aris winarto, achmad hawanto, heryono, mulyadi, angga damayanto, m khoirur rosyid, juga siswanto.
mereka menilai telah menimbulkan ketidakadilan kepada sarjana lulusan universitas berlatar pendidikan supaya bisa berprofesi untuk guru sebab agama tersebut membolehkan sarjana nonkependidikan agar diangkat adalah guru.
pasal 9 berbunyi: kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud selama pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi web sarjana serta program diploma empat.
menurut pemohon, guru merupakan profesi yang mesti ditempuh dengan jalur akademik khusus, yaitu kependidikan oleh karenanya apabila pasal tersebut tetap diterapkan, maka hendak mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kaum sarjana lulusan kependidikan.
Informasi lainnya: wisata pulau tidung - Wardah - Obat pelangsing